GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan penyediaan perumahan layak dan upaya mencapai zero Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang digelar di Bappeltibangda Kota Cirebon, Kamis (27/11/2025). Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan target kerja di tahun 2026.
Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon memandang sektor perumahan sebagai pilar penting pembangunan sosial. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II yang memfasilitasi koordinasi lintas wilayah.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Balai atas terselenggaranya Rakor ini. Agenda ini bukan sekadar evaluasi capaian 2025, tetapi juga sarana untuk menyatukan arah kebijakan tahun 2026 agar sejalan dengan program pemerintah pusat,” ujar Sumanto.
Pj Sekda menegaskan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Jawa Barat semakin kompleks. Tingginya kebutuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan harmonisasi perencanaan.
“Kesempatan ini menjadi momen penting untuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah,” tuturnya.
Sumanto juga menyoroti tiga agenda strategis yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. Pertama, penguatan basis data perumahan yang mutakhir dan terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih program. Kedua, percepatan tata kelola aset, khususnya penyelesaian serah terima Barang Milik Negara hasil pembangunan. Ketiga, integrasi program perumahan tahun 2026 agar selaras dengan data RTLH, rumah korban bencana, serta layanan pendukung seperti Klinik PKP dan Benar PKP. Ia juga mengundang seluruh peserta Rakor untuk menikmati budaya dan kuliner khas Cirebon sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan dan kerja sama.
“Kami berharap Rakor ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi memantik semangat kolaborasi dan inovasi yang lebih kuat. Sinergi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi, dan seluruh kabupaten/kota adalah modal utama untuk mewujudkan zero RTLH dan permukiman yang berkelanjutan,” tegas Sumanto.
Dukungan terhadap program nasional juga ditegaskan oleh Kasie Pelaksanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Arry Swaradhigraha. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
“Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah harus mengawal program ini dalam lima tahun ke depan. Saya berharap Rakor seperti ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menyatukan langkah,” kata Arry.
Menurut Arry, Program 3 Juta Rumah merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menargetkan masyarakat miskin ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, kelas menengah bawah, hingga masyarakat pesisir dan pedesaan. Ia menambahkan bahwa pemerataan akses perumahan menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program tersebut juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang menekankan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.
“Dengan hunian layak dan terjangkau, pemerintah berharap masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan produktif, sekaligus menurunkan angka ketimpangan antarwilayah,” tuturnya.
Discussion about this post