Penerimaan Lebih Cepat Dari Pengeluaran, Kas Daerah Kab Cirebon Numpuk Rp 1,48 T, Netizen Curigai Ini

GRAGEPOLITAN-Viral di media sosial (medsos), hingga Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum membelanjakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,48 triliun. Hal ini terungkap
dari laporan realisasi APBD yang dirilis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Cirebon, tingkat serapan anggaran belanja baru mencapai 68,23% dari total pagu Rp4,65 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon mencatat realisasi sebesar Rp3,54 triliun atau 77,44% dari target Rp4,57 triliun. Kondisi ini menunjukkan penerimaan daerah lebih cepat dibanding pengeluaran, sehingga terjadi penumpukan kas daerah yang belum tersalurkan ke masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.

Dikutip dari akum @cirebon universe,
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan,
rendahnya realisasi belanja daerah terjadi karena sejumlah proyek fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang baru mencatat serapan 40,32% dari pagu Rp289,45 miliar.

“Sebagian kegiatan konstruksi masih dalam proses pelaksanaan. Kami dorong percepatan penyelesaian agar bisa terealisasi maksimal pada Desember,” kata Imron, Rabu 12 Nopemner 2025.

Selain Dinas PUTR, sejumlah perangkat daerah lain juga mencatat serapan rendah, seperti Dinas Sosial (55,39%), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (55,18%), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (58,69%).

Sementara kinerja yang relatif baik terlihat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (66,04%), Dinas Lingkungan Hidup (64,95%), dan Dinas Pertanian (64,23%). Imron menilai, pola serapan yang melambat di triwulan III dan IV disebabkan oleh proses administrasi yang panjang, revisi paket kegiatan, serta penyesuaian teknis di lapangan. Meski demikian, pihaknya optimistis capaian belanja bisa meningkat hingga 90% pada akhir tahun. Dari sisi fiskal, selisih antara pendapatan dan belanja daerah per Oktober mencapai sekitar Rp366,3 miliar.

Namun jika memperhitungkan keseluruhan pagu, maka dana APBD yang belum terserap mencapai Rp1,48 triliun. Kondisi ini berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun, seperti yang kerap terjadi dalam 2 tahun terakhir. Dalam SIPD itu pun tercatat, realisasi pendapatan terbesar masih bersumber dari dana transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD diperkirakan stagnan dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, efisiensi belanja yang tinggi tidak selalu bermakna positif jika disebabkan oleh penundaan kegiatan dan lemahnya eksekusi program.

“Serapan tinggi memang penting, tapi belanja yang terburu-buru menjelang tutup tahun sering kali menurunkan akuntabilitas dan mutu pekerjaan,” kata Imron.

Sementara itu, belum terserapnya kas daerah Rp 1,48 T tersebut, tak ayal menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan diantara mereka menyampaikan sindiran yang terjesan curiga.

“deposit ng BJB lumayan bungae go dewek,” tulis pemilik akun @Toto Sugiharto.

“priben pertanggung jawabane kang milih imron,” kata pemilik akun @mustaram.

“dasare seneng duit ang pejabate,” ucap pemilik akun @LexObray.

“Padahal ini SDH mendekati akhir tahun anggaran….ya kita cuma bisa ngomong BUPATI ,” timpal pemilik akun @Mukhlis Arief.***