GRAGEPOLITAN – Di tengah penanganan sejumlah kasus besar yang belum sepenuhnya tuntas, dugaan tindak pidana korupsi kembali menyeruak di Kota Cirebon. Kali ini dugaan tindak pidana korupsi menyeruak menyeret PD Pembangunan, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi di PD Pembangunan awalnya dilakukan Kejaksaan Negeri ( Kejari) Kota Cirebon, namun karena keterbatasan jumlah SDM dan luasnya ruang lingkup obyek materi perkara, sehingga penanganan kasusnya kini diserahlan Kejari setempat ke Kejaksaan Tinggi (Kaejati) Jawa Barat (Jabar).
“Kasus dugaan korupsi PD Pembangunan penanganannya belum penyidikan ya, tapi baru tahap penyelidikan. Prosesnya baru tahap puldata pulbaket oleh seksi pidana khusus,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Cirebon, Slamet Haryadi kepada wartawan beberapa hari lalu.
Di tempat sama, Kasi Pidsus Kejari Kota Cirebon, Feri, menyebutkan, terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PD Pembangunan Kota Cirebon, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejati Jabar. “Per tanggal 13 Oktober 2025, untuk kasus PD Pembangunan kami sudah menyerahkan penanganannya ke Pidsus Kejati Jabar. Hal ini dilakukan mengingat jumlah SDM di Kejari Kota Cirebon sangat terbatas. Selain itu masih ada kegiatan beberapa penanganab kasus lain yang sedang kita kerjakan,” paparnya.
Sementara itu, berikut beberapa temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI di PD Pembangunan Kota Cirebon. LHP BPK ini menjadi awal dasar pihak kejaksaan dalam melakukan penyelidikan:
No1
Tabel 58 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Belum Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi
Judul LHP
Hasil Laporan Pemeriksaan Bpk. Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013
2 Temuan
Mik PD Penyajian Nilai Aset Investasi Permanen Pembangunan pada Neraca Pemerintah Kota Cirebon Sebesar Rp5257 203.647,00 Diragukan Kewajarannya
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2014
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Ri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2015
4 Manajemen aset pada Pemerintah Kota Cirebon
- Laporan Pemeriksaan Laporan Hasil atas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019
- Kinerja Atas Operasional BUMD TA 2016 sd. Semester 1 2019 pada PD Pembangunan Cirebon di Cirebon Kota
Niai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2014 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada PD Pembangunan Berupa Aset Tanah Belum Disertai Perinciannya Sehingga Tidak Diketahui Letak serta Niai Penyertaan Modal Tanah Secara Keseluruhan
Penatausahaan Aset Tanah PD Pembangunan Belum Menjamin Ketersediaan Data Tanah Tercatat secara Akurat, Pengamanan Administratif dan Fisik Tanah Tidak Memadai, serta Pemanfaatan Tanah Belum Optimal
Penyertaan Modal pada Tiga BUMD Belum Menggambarkan Keseluruhan Nilai Investasi Pemerintah Kota Cirebon
Pelaksanaan Pelepasan Tanah Oleh PD Pembangunan Belum Dlakukan Secara Memadai
Rekomendasi
BPK merekomendasikan kepada Walikota Cirebon agar:
a. Meninjau kembali Perda tentang Penyertaan Modal dan segera menerbitkan Perda yang baru setelah melakukan rekonsilasi dan menarik kembalil aset tanah yang telah menjadi Penyertaan Modal pemerintah daerah, namun digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
b. Direktur Utama PD Pembangunan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan melakukan inventarisasi ulang aset tanah yang dimiliki dengan memilah aset tanah berdasarkan status penggunaan dan penguasaan tanah serta mengurus sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan dan untuk pengamanan bagi tanah-tanah yang telah jelas statusnya sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Crebon
BPK merekomendasikan Walkota Cirebon agar memerintahkan Kepala DPPKAD segera melakukan Inventarisasi Aset Tanah yang menjadi Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan
BPK merekomendasikan Walikota Crebon agar memerintahkan Kepala DPPKD Kota Cirebon, Direktur Utama PD Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian Setda dan Badan Pengawas PD Pembangunan berkoordinasi dan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan melakukan langkah-langkah yang nyata dalam rangka penyehatan perusahaan daerah khususnya PD Pembangunan
Dirut PD Pembangunan melakukan pengamanan bak fisik, administrasi maupun yuridis atas tanah-tanah PD Pembangunan
BPK merekomendasikan Walikota Cirebon agar menerbitkan regulasi yang mengatur tentang perincian Aset Tetap yang diserahkan kepada BUMD sebagai Penyertaan Modal sesuai ketentuan
BPK merekomendasikan Walikota Cirebon menginstruksikan kepada Direktur Utama PD Pembangunan agar Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cirebon chi Asisten II Setda Bidang perekonomian, Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, Inspektorat Kota Cirebon untuk merumuskan dan menetapkan pengertian kata “mengelola” dalam Perda Pendirian PD Pembangunan
BPK merekomendasikan Walikota Cirebon menginstruksikan kepada Drektur Utama PD Pembangunan agar Melengkapi Persetujuan Prinsip Pelepasan Walikota Cirebon dan Izin DPRD Kota Cirebon (Untuk seluruh tanah yang belum berstatus Hak Guna Bangunan PD Pembangunan) atas seluruh pelepasan tanah yang sedang proses darvatau akan proses pelepasan, yaitu Pelandakan RW 07, Suradinaya Utara RW 06 dan Kalitanjung Barat RW 13.***
Discussion about this post