GRAGEPOLITAN – DPRD Kota Cirebon mendampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST meninjau langsung ke Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Rabu (18/6/2025).
Kunjungan tersebut sebagai upaya peningkatan pangan melalui program strategis Pemerintah Provinisi Jawa Barat, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masyarakat pun berdialog langsung dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kota Cirebon.
Peninjauan kelurahan kategori rawan pangan tersebut dihadiri Anggota Komisi I Imam Yahya, SFilI MSi, Sekretaris Komisi II Subagja, Wakil Ketua Komisi III Sarifudin SH, dan Anggota Komisi III Umar Stanis Klau.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, peninjauan lapangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut terkait daerah rawan pangan. Mengingat, DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut tengah menyusun RPJMD.
Sehingga, DPRD Provinsi Jabar menginventarisir aspirasi dari masyarakat kota/kabupaten di Jawa Barat. Selain persoalan rawan pangan, keluhan dari masyarakat Kelurahan Argasunya adalah masalah banyak infrastruktur jalan, belum tersedianya penerangan jalan umum (PJU), dan tidak adanya kamera pengawas.
“Selain intervensi kebijakan rawan pangan, aspirasi masyarakat Argasunya adala banyak jalan yang masih rusak. Ditemukan jalan yang masih tanah. Wilayah selatan juga masih gelap, karena rawan tindak kriminalitas. Karena itu mereka meminta dipasang CCTV,” ujar Imam yang juga Sekretaris DPC PDI-P Kota Cirebon.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau mengatakan, kehadiran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat ini menjadi bentuk perhatian nyata terhadap kondisi wilayah selatan Kota Cirebon yang masih membutuhkan peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
“Kami berharap perhatian seperti yang ditunjukkan oleh Pak Ono ini bisa menjadi kolaborasi strategis. Karena pembangunan akan berhasil jika ada sinergi antara pusat, provinsi, dan kota,” ujar Umar.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penanganan rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan di kawasan Argasunya Kalijaga.
Sementara itu, Ono Surono menjelaskan, Kelurahan Argasunya termasuk salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Cirebon. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut masuk dalam kategori rawan pangan yang perlu mendapatkan intervensi program prioritas dari pemerintah.
“Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tergolong tinggi dibanding daerah lain, namun tetap ada kantong-kantong kemiskinan, seperti di Kelurahan Argasunya. Ini yang harus kita respon secara serius dalam penyusunan RPJMD,” jelas Ono.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM, penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta peninjauan ulang lahan-lahan eks tambang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terkait hal itu, Ono menegaskan akan mendorong evaluasi izin pertambangan dan meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan rencana reklamasi berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai bentuk dukungan nyata dalam kunjungan tersebut, turut diserahkan bantuan sosial berupa 200 paket sembako yang berasal dari Bank BJB, untuk membantu meringankan beban masyarakat setempat.
“Ini menjadi bagian dari upaya menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan, terutama bagi wilayah yang masih tertinggal dari segi infrastruktur dan kesejahteraan,” katanya.
Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Discussion about this post